 |
| Undunsyah (Bupati Tana Tidung) |
PHM Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Tana Tidung
Jakarta Berbagai dugaan penyimpangan penggunaan dana negara baik di
pusat maupun di daerah terus bermunculan. Kali ini giliran dugaan
penyalahgunaan dana kas daerah Kalimantan Timur yang diangkat.
Ratusan aktifis Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Kalimantan Timur mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta (29/5) menuntut KPK memeriksa Bupati Tana Tidung, Undungsyah untuk dugaan pemindahan dana kas daerah serta dugaan tindak pidana korupsi dalam 18 proyek bermasalah di kabupaten Tana Tidung senilai RP. 800 Milyar.Proyek-proyek tersebut disinyalir dikerjakan tanpa melalui proses perencanaan terlebih dahulu.
"Dengan pengusutan ini diharapkan teka-teki mengapa sebagian dana APBD ini dipindahkan penyimpanan ke bank lain yang berkedudukan diluar daerah akan segera terjawab. Apabila nantinya ditemukan penyimpangan, maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia," ujar pimpinan aksi, Udin Mulyono.
Udin mengatakan pihaknya tidak menginginkan Kalimantan Timur dikotori oleh tindak pidana korupsi. Untuk itu pihaknya akan senantiasa memberikan dukungan kepada KPK untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
"Kami tidak mau kalimantan Timur dijadikan sarang koruptor. Kami akan memberikan support kepada KPK atas berbagai macam kasus korupsi," ujarnya. (Fangky).
Ratusan aktifis Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Kalimantan Timur mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta (29/5) menuntut KPK memeriksa Bupati Tana Tidung, Undungsyah untuk dugaan pemindahan dana kas daerah serta dugaan tindak pidana korupsi dalam 18 proyek bermasalah di kabupaten Tana Tidung senilai RP. 800 Milyar.Proyek-proyek tersebut disinyalir dikerjakan tanpa melalui proses perencanaan terlebih dahulu.
"Dengan pengusutan ini diharapkan teka-teki mengapa sebagian dana APBD ini dipindahkan penyimpanan ke bank lain yang berkedudukan diluar daerah akan segera terjawab. Apabila nantinya ditemukan penyimpangan, maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia," ujar pimpinan aksi, Udin Mulyono.
Udin mengatakan pihaknya tidak menginginkan Kalimantan Timur dikotori oleh tindak pidana korupsi. Untuk itu pihaknya akan senantiasa memberikan dukungan kepada KPK untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
"Kami tidak mau kalimantan Timur dijadikan sarang koruptor. Kami akan memberikan support kepada KPK atas berbagai macam kasus korupsi," ujarnya. (Fangky).
Sumber: Mitra News
0 komentar:
Posting Komentar